Perlindungan Konsumen di Indonesia

UU Perlindungan Konsumen masih menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1999. Dilihat dari tahunnya saja hal tersebut sudah ada sejak 14 tahun yang lalu. Selain itu juga berpedoman terhadap UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Isi mengenai UU No. 8 Tahun 1999 bisa dibaca lebih lanjut di sini: http://siswaspk.kemendag.go.id/artikel/123

Nah, kalau menurut saya, justru kelemahannya adalah pada sifat individual yang berada dalam lingkup tersebut. Sebetulnya jika aturan yang jelas sudah ada di UU bisa diterapkan dengan baik dan tidak diabaikan, maka semua akan bisa dikendalikan. Yang lemah adalah semakin dewasa Indonesia, justru semakin arogan terhadap persaingan usaha sehingga kadang sisi baik bisa terlindas oleh hal buruk. Oleh karena bisa terjadi kecurangan yangdilakukan produsen dan merugikan konsumen, akibatnya konsumen merasa tidak dipenuhi haknya sehingga melakukan pengaduan yang justru ternyata semakin dewasa pula Indonesia, hal seperti ini semakin terabaikan. Keluhan hanya sebatas keluhan dan tidak ada repon positif dari pihak bersangkutan, kadang bahkan ada yang sengaja memperlama dan memperpanjang birokrasi agar lama-lama kasus terlupakan. Tidak ada ketegasan jelas di dunia sekarang.

YLKI – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

 MUI – Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawanIslam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. 

 Berikut kutipan dari Majalh Gontor.net

Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan bahwa peran MUI dalam Undang-Undang JPH sangat besar. MUI tetap dilibatkan, bukan sekadar pemberian label atau legalisasi terhadap suatu produk yang akan dipasarkan.

RUU JPH diharapkan dapat memberikan kepastian produk halal bagi umat Muslim. RUU tersebut merupakan implementasi Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945, yakni kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya.

Suryadharma mengatakan, pemerintah harus dilibatkan karena pemerintah sebagai pelaksana dari UU. Sebelumnya, MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, KH Ma’ruf Amin, meminta agar pihaknya dilibatkan dalam RUU JPH. Ia khawatir fungsi MUI dikerdilkan dalam RUU JPH karena untuk penetapan standar halal, penetapan auditor dan pensertifikasian halal menjadi kewenangan pemerintah.

Sikap MUI

Berikut beberapa masukan dari MUI untuk penyusunan RUU JPH: Pertama, Sertifikasi Halal Sedapat Mungkin Wajib (mandatory). Negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap beredarnya produk yang tidak jelas kehalalannya di masyarakat, khususnya umat Islam. Penerapan jaminan produk halal yang selama ini telah berjalan dengan baik harus dilindungi dan diperkuat dengan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dengan begitu sudah semestinya sertifikasi halal yang saat ini hanya bersifat sukarela (voluntary)sedapat mungkin menjadi suatu kewajiban (mandatory).

Kedua, MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Halal. Selama rentang waktu 1989 s/d 2012 MUI telah melakukan peran sertifikasi produk halal dan telah disambut baik oleh kalangan produsen dan konsumen. Tugas MUI dalam penjaminan produk halal selama 23 tahun berjalan, di antaranya menghindari adanya perbedaan (perselisihan) paham tentang kehalalan suatu produk. Apabila institusi ini bersama auditornya dibuka untuk umum, maka perlu diwaspadai adanya kemungkinan perbedaan paham, interpretasi, dan khilafiyah tentang status kehalalan suatu produk sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian atau “persengketaan” pendapat.

Untuk menghindari adanya persoalan perbedaan faham tentang kehalalan suatu produk, maka sebaiknya lembaga dan auditor yang memeriksa kehalalan produk, hanya yang didirikan oleh MUI. Sedangkan auditor dapat direkomendasikan oleh instansi publik maupun lembaga kemasyarakatan yang kemudian akan dididik oleh MUI.

Ketiga, Kejelasan tentang Labelisasi Halal. Pemberian tanda halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan konsumen Muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Untuk itu, kewajiban pencantuman label halal dapat sangat membantu konsumen Muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan manakala produk yang dimilikinya telah mendapat sertifikat halal MUI.

Keempat, Pengawasan terhadap Produk Impor. Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar guna memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Kelima, Sanksi dan Insentif. Sanksi sangat diperlukan dalam upaya menambah keyakinan bagi konsumen bahwa mereka dilindungi oleh negara. Ketiadaan sanksi, akan membuat peraturan yang ada menjadi tidak berarti sehingga masyarakat dapat dirugikan akibat dari kurangnya perlindungan bagi mereka dari ulah pengusaha nakal. Sebaliknya, pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengikuti aturan dengan menyediakan produk halal bagi konsumen Muslim perlu mendapat penghargaan yang dapat memacu pengusaha lainnya melakukan hal sama.

Keenam, Pembagian Peran. MUI sadar bahwa Jaminan Produk Halal merupakan bidang luas yang harus melibatkan berbagai pihak. Karenanya MUI dengan sadar membuat usulan agar pihak-pihak lain, khususnya pemerintah, ikut serta dalam JPH ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembagian peran sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Menurut MUI sertifikasi halal merupakan kewenangan ulama, karena hanya ulama yang memiliki otoritas, kompetensi dan legitimasi dalam menetapkan hukum Islam (syar’i). Sedangkan pemerintah melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengaturan formal (regulasi).

Ketujuh, Pengorganisasian. Pengorganisasian jaminan produk halal dalam undang-undang JPH adalah menguatkan kelembagaan yang telah berjalan saat ini yaitu adanya unsur pemerintah dan MUI dengan pembagian peran masing-masing. Lembaga yang memeriksa kehalalan produk dan penetapan fatwa seyogyanya hanya ada di bawah MUI. Pendirian lembaga yang memeriksa kehalalan di luar MUI akan menimbulkan masalah keagamaan dan kontroversi antar-Lembaga Keagamaan, dan hal ini sangat rentan konflik antarkelompok paham keagamaan dalam intern umat Islam. Pemeriksaan Produk dan Penetapan Fatwa adalah dua sisi yang bertautan. Keduanya harus ditangani sebagai satu kesatuan dan oleh Lembaga yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam bidang keagamaan. Auditor halal dalam pandangan MUI adalah sebagai wakil dan saksi bagi para ulama yang akan menetapkan fatwa.

Kedelapan, Pembiayaan. Pembiayaan penjaminan produk halal bisa dilakukan secara simultan, baik melalui APBN maupun swadaya masyarakat. (Fathurroji/Muhajir)

Jadi menurut saya, YLKI dan MUI sudah menjalan fungsinya di masyarakat. Masalah yang diusahakan untuk diselesaikan tetap ditangani dengan optimal. Keluhan yang ada di masyarakat bisa tercover (memang tidak seluruhnya) oleh YLKI dan MUI bisa memberikan ketenangan mengenai jaminan halal suatu produk yang beredar, khusunya yang langsung kontak dengan kaum muslim.

Pada tahun 2012, YLKI menerima banyak keluhan yang datang konsumen. Malah meningkat 18% dari tahun 2011. Berikut kutipannya:

EKOM – 22143317nn IQPlus (23/01) – Sepanjang tahun 2012 lalu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima keluhan hingga 620 keluhan yang meningkat sebanyak 18% jika dibandingkan dari tahun 2011 lalu, yakni 525 keluhan.nnDari sekian banyak keluhan tersebut, sektor Perbankan masih mendominasi dengan 115 keluhan, ujar Staf Biro Pengaduan dan Hukum YLKI, Yani di Jakarta, Rabu.nnIa juga menambahkan, posisi selanjutnya ada sektor Telekomunikasi dengan keluhan sebanyak 71 serta 70 keluhan di sektor Perumahan diurutan berikutnya. Khusus untuk sektor Perbankan, dari 115 keluhan tersebut, masalah pembobolan kartu kredit masih menjadi yang terbanyak dikeluhkan konsumen dengan 22 kasus. nnSementara sisanya ada di masalah ATM dan layanan perbankan secara global, tutur dia.nnDari masalah di atas, lanjut dia, pihaknya akan mengatur mediasi. Kalau tidak ada titik temu, maka kami akan memberi kewenangan ke konsumen untuk di teruskan ke Bank Indonesia atau tidaknya, tutupnya. (end/fu)n

Pemerintah memang sudah memfasilitasi dengan Undang-undang yang berlaku, tapi saya lihat belum adanya tindakan cepat tanggap yang berarti. Masih berbeit-belit. Malah tidak jarang justru yang dirugikan adalah masyarakat yang juga sudah dirugikan oleh konsumen. Ada oknum tertentu yang justru menguntungkan pengusaha nakal.

Menurut saya, langkah-langkah yang harus diambil agar perlindungan terhadap konsumen benar-benar bisa melindungi secara maksimal dan menyeluruh bisa saja dimulai dari pembenahan dasar hukum yang dipakai dan orang yang berada di baliknya adalah orang yang amanah. Konsumen juga harus hati-hati dan teliti sebelum melakukan transaksi, mau mempelajari dengan cermat produk apa yang akan di’konsumsi’ dan apa efek jangka panjang yang mungkin timbul darinya, jadi dimulai dari diri sendiri agar tidak menyesal di akhir transaksi dan sudah terlanjur tidak bisa diproses.

Video yg Berkenaan

http://www.youtube.com/watch?v=JakDRJ3Kxyc
Adam Smith mengatakan di bukunya The Wealth of Nation yang terbit 1776 bahwa layanan kepada konsumen merupakan inti dari teori persaingan. Makanya demi mendapatkan keuntungan dan pro­duct loyalty, perusahaan secara alami akan ‘dipaksa’ memenuhi kebutuhan konsumen dan melayaninya dengan baik. Dalam bisnis mobil, menciptakan loyalitas terhadap sebuah merek atau tipe kendaraan merupakan tantangan terbesar. Soalnya, konsumen kendaraan pribadi umumnya sangat rasional dan kritis. “Adalah hak konsumen untuk bersikap kritis, dan memang sejak dulu konsumen selalu bersikap kritis,” ungkap Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM).

YLKI mencatat dan menilai banyaknya keluhan masyarakat mengenai produk otomatif tidak mendapatkan respon positif dari pihak bersangkutan, bahkan semua perusahaan otomatif bersikukuh bahwa produk otomotif mereka sudah layak jalan. YLKI juga menilai bahwa perlindungan terhadap konsumen produk otomotif di Indonesia masih sangat lemah, padahal Indonesia merupakan psar otomaoif paling potensial di dunia.

Sudaryatmo, Ketua YLKI(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari minimnya kesadaran konsumen untuk mengadu ketika produk beli yang diterima cacat atau rusak. Padahal keluhan dan keterbukaan konsumen sangat penting untuk data dan hak informasi yang harus terpenuhi.Konsumen berhak mengadu kepada pihak terkait seperti perusahaan, dealer, atau lembaga swadaya masyarakat jika ada produk  yang rusak. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia berhak untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai produk yang dibeli. Produsen juga perlu dan harus mampu mendeskripsikan kualitas, harga, dan kandungan barang. (Nini Widodo dan Rudi Wijaya, BaliTVNews-6 Mei 2012)

Aman Sinaga, SH. Anggota badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Provinsi DKI Jakarta, menurut beliau karakter konsumen yang rasional dan kritis ini tercipta karena harga jual mobil di Indonesia itu dipandang cukup tinggi di mata mereka. Oleh karena uang yang mereka keluarkan untuk memiliki sebuah mobil itu besar, dan mereka sangat kritis terhadap kualitas produk dan layanan yang mereka dapatkan.

Sayangnya, upaya Agen Pemegang Merek (APM) dalam memuaskan konsumen kadang mengalami kegagalan. Walau sudah memberikan berbagai macam treatment, tetap saja ada konsumen yang tidak puas terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan APM. Bahkan sekarang ada yang sampai dibawa ke meja hijau.

“Setiap masyarakat pengguna produk otomotif tertentu, berhak mendapatkan produk terbaik sesuai dengan apa yang telah diiklankannya. Jadi lumrah jika ternyata ada ketidaksesuaian dari apa yang diharapkan dan mereka menuntut,” ucap Tulus Abadi S.H, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

 

 

Referensi:

Berbagai sumber :)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s